JAKARTA – Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Departemen PUPR memohon Pemerintah Wilayah (Pemda) melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang di sebut duplikasi program bedah rumah. Perihal tersebut bertujuan buat kurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah. “Pemerindah Daerah bisa menduplikasi Program BSPS yang digiatkan oleh Departemen PUPR buat menyelesaikan RTLH.” ucap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Departemen PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam penjelasan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu, (15/1/2020).

Bagi Khalawi, program BSPS cumalah stimulan supaya warga ingin berupaya membangun rumahnya supaya jadi lebih layak huni. Penindakan RTLH di Indonesia bisa berjalan bila terdapat kerja sama yang baik spesialnya antara pusat ataupun wilayah. Buat itu, Pemda lewat APBD-nya diharapkan bisa mengalokasikan anggaran buat program perumahan untuk masyarakatnya.

“Lewat program BSPS yang dilaksanakan secara berkelompok ini warga pula dimohon buat bergotong royong supaya bersama-sama tingkatkan mutu rumahnya,” ucap Khalawi. Buat dikenal ratusan ribu rumah sudah ditingkatkan kualitasnya jadi lebih layak huni dengan Program BSPS. Bersumber pada informasi Ditjen Penyediaan Perumahan, tipe serta besaran dana dorongan bagi Keputusan Menteri PUPR No 158/KPTS/Meter/2019 tentang besaran nilai serta posisi BSPS dibagi jadi 2.

Awal merupakan kenaikan mutu rumah swadaya (PKRS) di wilayah provinsi sebesar Rp 17,5 juta. Rinciannya, dorongan bahan bangunan Rp 15 juta serta upah kerja Rp 2,5 juta. Ada pula PKRS spesial di pulau-pulau kecil serta pegunungan di provinsi Papua serta Papua Barat merupakan Rp 35 juta. Ini terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta serta upah kerja Rp 5 juta. Sebaliknya yang kedua, Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan total dorongan Rp 35 juta yang terdiri dari bahan bangunan Rp 30 juta serta sisanya buat upah kerja sebesar Rp 5 juta.